Bandung – Rabu (20/08/2025), Kantor Pertanahan Kota Bandung bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat menghadiri rapat yang diselenggarakan di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini juga dihadiri oleh PT Paduraksa, Kementerian ESDM, Biro BIA, serta Kementerian Dalam Negeri.
Rapat tersebut membahas kelanjutan program K-City Network Master Planning Type Project 2025 yang didukung oleh Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND). Program ini bertujuan mendorong pengembangan perumahan publik di Jawa Barat dengan melibatkan kolaborasi perusahaan Indonesia dan Korea melalui model bisnis kota cerdas nol-karbon.
Sejalan dengan kebutuhan perumahan yang terus meningkat di Kota Bandung akibat urbanisasi, pemerintah menargetkan pembangunan hingga 3 juta unit rumah per tahun, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini turut diperkuat dengan skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dalam hal ini, BPN berperan penting dalam proses akuisisi lahan untuk mendukung program perumahan umum.
Salah satu usulan utama dalam rapat adalah pengembangan “Bandung Happy Smart Town” di kawasan Bandung Selatan. Konsep ini mengedepankan struktur Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) dengan tiga fokus utama:
Smart Living: pengelolaan air, limbah, serta sistem keamanan berbasis teknologi pintar.
Smart Community: hunian campuran untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kelas menengah, dan kelas atas, dengan penyediaan lapangan kerja serta layanan publik di dalam kawasan.
Net Zero Town: pengurangan emisi karbon hingga 62%, kemandirian energi listrik publik 100%, serta rasio ruang hijau minimal 30%.
Proyek ini diharapkan mampu mewujudkan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui penyediaan hunian dengan harga sewa maupun jual yang terjangkau, sekaligus menciptakan kota mandiri baru yang modern, inklusif, dan ramah lingkungan.
Saat ini, rancangan Bandung Smart Town masih dalam tahap pengkajian dan menunggu persetujuan lebih lanjut dari KIND sebelum dapat direalisasikan.
